Mengidentifikasi Ketimpangan Antarwilayah sebagai Prioritas Utama
Salah satu tantangan terbesar Jawa Barat adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah utara yang maju dengan wilayah selatan dan timur yang masih tertinggal. https://aspirasidprdjabar.com/  DPRD Jabar melalui fungsi aspirasinya secara aktif mendata daerah-daerah yang minim akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Melalui reses dan konsultasi publik, dewan memetakan mana saja desa tertinggal yang membutuhkan intervensi segera. Identifikasi ini menjadi bahan utama dalam mendesak pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran secara lebih adil. Tanpa pemetaan yang akurat, pembangunan akan terus terpusat di kawasan perkotaan seperti Bandung, Bekasi, dan Depok.

Mendorong Alokasi APBD yang Berkeadilan Spasial
Berdasarkan aspirasi masyarakat, DPRD Jabar mendorong perubahan pola alokasi APBD dari yang sebelumnya cenderung sentralistis menjadi lebih berpihak pada daerah tertinggal. Komisi A dan B DPRD bersama tim anggaran memastikan bahwa desa-desa di Priangan Timur dan Selatan mendapat porsi yang layak untuk pembangunan jalan desa, irigasi, dan pasar rakyat. Dewan juga mengawasi agar dana desa yang disalurkan melalui provinsi benar-benar mencapai sasaran tanpa dimakan birokrasi yang panjang. Prinsip keadilan spasial ini menjadi napas dari setiap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan DPRD Jabar.

Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pemerataan
DPRD Jabar tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan merata. Oleh karena itu, dewan membangun sinergi kuat dengan DPRD kabupaten/kota serta bupati/wali kota. Aspirasi yang masuk tentang ketimpangan antar kecamatan akan dijadikan bahan pertemuan koordinasi rutin. Misalnya, usulan pembangunan pasar di Garut Selatan harus didukung oleh APBD provinsi sekaligus APBD kabupaten agar dampaknya maksimal. Dengan kerja sama lintas tingkatan pemerintahan, proyek pembangunan tidak lagi hanya berhenti di tingkat provinsi tetapi benar-benar terealisasi hingga pelosok.

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Penghubung Kawasan Tertinggal
Salah satu bentuk nyata aspirasi DPRD Jabar untuk pemerataan adalah desakan percepatan pembangunan jalan lintas selatan Jawa Barat yang menghubungkan Sukabumi, Cianjur, hingga Pangandaran. Jalan ini sangat penting untuk membuka isolasi wilayah selatan yang selama ini kurang tersentuh investasi. Selain itu, dewan juga mengusulkan pembangunan jembatan dan jalan alternatif di kawasan perbatasan kabupaten yang sering menjadi titik kemacetan dan isolasi ekonomi. Infrastruktur penghubung ini diyakini akan meratakan arus barang dan jasa sehingga harga pokok produksi di daerah tertinggal bisa bersaing.

Evaluasi Berkala dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan
Agar pembangunan benar-benar merata, DPRD Jabar menerapkan mekanisme evaluasi berkala setiap tiga bulan melalui komisi-komisi terkait. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan proyek pembangunan dengan melaporkan langsung jika ada proyek yang mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi. Laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan pemanggilan dinas teknis dan kontraktor. Dengan partisipasi aktif warga, pemerataan pembangunan tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar terwujud di lapangan. DPRD Jabar berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tidak ada lagi satupun desa di Jawa Barat yang terpinggirkan.